Palembang, Deteksinews. – Puluhan masa yang berasal dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemerhati Situasi Terkini (PST) menggelar aksi Demo di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (1/9/2022).
Ormas PST menggelar aksi tersebut untuk melaporkan adanya dugaan indikasi Tindak Pidana Korupsi pada 8 kegiatan proyek yang dikelola 5 OPD Dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih Sumatera Selatan. Tahun Anggaran 2021, 8 Kegiatan proyek dan 5 OPD Dinas tersebut antara lain sebagai berikut :
Koordinator aksi Alex Kazuda di dampingi oleh Koordinator lapangan Dian HSHS menyampaikan bahwa adapun 8kegiatan dari 5 OPD Dinas tersebut yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kegiatan Rehalibitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Yayasan Bakti Prabumulih, tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh Cv.Gugok Dehian, sebesar Rp.1.278.312.000,-
“Dugaan KKn di Dinas Sosial dengan melaporkan Kegiatan Belanja bantuan Sosial barang yang akan diserahkan kepada individu, tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh Cv.Arlet, sebesar Rp.1.816.080.000,- serta dugaan KKN di Rumah Sakit Umum Daerah dengan melaporkannya kegiatan Belanja modal jaringan listrik lainya dan Pembuatan Prasaranan Listik Panel SDP dan Jaringan Listrik RSUD, tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh PT.Surya Bantara Jaya, sebesar Rp.1.554.952.000,” Katanya.
“Dugaan KKN di Dinas Kesehatan dengan kegiatan yang dilaporkan yaitu Belanja Pakaian Olahraga Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh Hutama Mukti, sebesar Rp.1.016.325.000,” Lanjutnya.
Lebih lanjut Alex menambahkan adanya dugaan KKN di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kegiatan yang dilaporkan yaitu, Peningkatan Jalan Nurilahi, Jalan Ade Irma dan Jalan Talang Sako tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh Samudera Abadi Perkasa, sebesar Rp.3.224.239.000;- serta Peningkatan Jalan Wilayah Talang Batu Tahun Anggaran 2021 yang dikerjakan oleh Alisyah Sebesar Rp 1.743.883.000,-
“Serta pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kelurahan Payuputat Tahun Anggaran 2021 yang dikerjakan oleh Cv.Puncak Indah Sebesar Rp 1.525.100.000,- dan Peningkatan Jalan Dalam Kelurahan Gunung Kemala tahun Anggaran 2021 yang dikerjakan oleh Cv.Cipta Karya Ogan Sebesar Rp 1.779.896.000,” Tuturnya.
Terkait 8 kegiatan proyek dari 5 OPD Dinas Pada Pemkot Prabumulih tersebut diatas, Alex mengatakan pihaknya menduga kuat adanya indikasi KKN/Nepotisme terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut diatas yang diduga kuat adanya kerugian negara yang cukup signifikan dalam hal tersebut.
“kami berharap kepada pihak Kejati Sumsel kiranya dapat diatensi laporan kami tersebut, yang mana unsur data yang kami lampirkan sudah cukup sebagai data awal untuk melakukan penyelidikan secara mendalam,” Tukasnya.
Untuk itu Alex Meminta Kejati Sumsel Panggil dan periksa terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pada 5 OPD Dinas Di Pemkot Kota Prabumulih dan 8 Item Kegiatan proyek tersebut, panggil dan periksa PPK dan KPA terkait.l, karena menurutnya Diduga 5 OPD Dinas diPemkot Kota Prabumulih dan 8 Item Kegiatan Proyek Tersebut Pada Pekerjaan kegiatan proyek yang dianggarkan menggunakan uang Negara tersebut diatas tidak sesuai pada Gambar Kegiatan, Surat Perjanjian Kontrak (SP), Spesifikasi Teknis Kerja, Kerangka Acuan Kerja, Rekapitulasi Bill and Quantity (BQ).
Diduga 8 Item kegiatan Proyek dan 5 OPD Dinas di Pemkot Kota Prabumulih tersebut sangat rawan dan rentan adanya unsur nepotisme KKN dalam proses administrasi/lelang kegiatan tersebut, diduga keras telah diarahkan.”tegasnya.
Sementara itu, aksi unjuk rasa tersebut diterima oleh koordinator Jaksa Bidang Intelejen Kejati Sumsel, Rita Susanti SH MH bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada PST terkait kepedulian terhadap pemberantasan korupsi di Sumsel.
“Mengenai laporan pengaduan silahkan dimasukkan dan semua laporan akan kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya (*)
