PALEMBANG, DeteksiNews – Ratusan massa berjanji kembali akan menggelar unjuk rasa pada dua Minggu ke depan dengan ribuan massa guna mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan bahkan ke Kantor Bupati OKU Timur.
Pasalnya, para massa pendemo kecewa atas tanggapan perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel atas tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa di Halaman, Kamis (15/12/22).
Hal itu, terungkap oleh Koordinator aksi, Yayan Joker usai ditemui oleh perwakilan Pemprov Sumsel.
Yayan Joker menyampaikan tuntutan dalam aksi ini ada beberapa yang pihaknya sampaikan di antaranya copot kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Timur dan wujudkan Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah OKU Timur bersih dari mafia proyek dan KKN.
“Kami mendesak untuk copot Kadis PUPR OKU Timur tanpa alasan serta meminta wujudkan Pemprov Sumsel dan Pemkab OKU Timur bersih dari mafia proyek dan KKN. Bahkan kami juga mendesak untuk usut tuntas atas dugaan Proyek di Kabupaten OKU Timur yang terindiksi tidak transparan,”tegas Yayan.
Yayan juga menyampaikan pihaknya meminta protitaskan kontraktor lokal Kabupaten OKU Timur dan juga mendesak copot kepala dinas PSDA PU BMTR Provinsi Sumsel.
“Kami mendesak Gubernur Sumsel dan Bupati serta Wakil Bupati OKU Timur untuk mundur dari jabatannya apabila tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut,”tegas Yayan
Ditambahkan Solahudin, MK di dampingi Hendri Ogan selaku koordinator lapangan bahwa pihaknya menduga adanya persaingan usaha yang kurang sehat dalam tander proyek di Kabupaten OKU Timur serta terindikasi adanya penekanan untuk memenangkan tander proyek yang dilakukan dari pejabat strategis.
“Kami juga menduga adanya aturan tidak tertulis dalam pelaksanaan tender proyek yang dilakukan oleh oknum di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten OKU Timur.
Bahkan diduga mahalnya aturan tidak tertulis sehingga mengakibatkan kualitas pembangunan tidak maksimal,”ungkap Solahudin
Solahudin menilai adanya indikasi politik balas jasa membuat proyek di Kabupaten OKU Timur terkesan di jual belikan.
“Anehnya lagi, di indikasi dalam proses tender ada istilah penganten. Oleh karena itu, kami menduga tender yang terjadi hanya sebagai syarat atau tidak demokrasi dan terkesan tidak transparan,”tegasnya.
Dalam aksi tersebut disambut oleh Asisten II Pemprov Sumsel, Dharma Budi mengatakan bahwa dirinya ditugaskan untuk menampung aspirasi yang telah disampaikan dan akan disampaikan kepada Gubenur Sumsel terkait tuntutan yang telah disampaikan dalam unjuk rasa ini (*)
